kebijakan

“Peran KY dalam Pengawasan Hakim yang Menangani Difabel Berhadapan dengan Hukum & Peluang mendorong PERMA”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Difabel Berhadapan dengan Hukum adalah salah satu agenda yang mendesak untuk dirumuskan. Keberadaan PERMA setidaknya akan menutup kelemahan KUHP dan KUHAP yang secara substansi tidak lengkap mengatur hak-hak difabel. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi dan atau tersangka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan fair. Difabel berhadapan dengan hukum kerap menjadi korban ketidakadilan sistem peradilan.