advokasi

Sigab.or.id, Yogyakarta. Beberapa unsur di dalam hukum Peradilan belum mengakomodir kaum difabel, baik sebagai tersangka, saksi ataupun korban. Selain sistem peradilannya yang belum ramah bagi difabel, adalah akomodasi, aksesibilitas, proses pendampingan kasus yang juga masih menjadi persoalan yang sering luput dari aparat penegak hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Difabel Berhadapan dengan Hukum adalah salah satu agenda yang mendesak untuk dirumuskan. Keberadaan PERMA setidaknya akan menutup kelemahan KUHP dan KUHAP yang secara substansi tidak lengkap mengatur hak-hak difabel. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi dan atau tersangka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan fair. Difabel berhadapan dengan hukum kerap menjadi korban ketidakadilan sistem peradilan.