Artikel

SIGAB didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan, baik secara struktural maupun kultural.Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. SIGAB berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, tidak sepantasnya jika dalam kehidupan ini terdapat sekelompok orang yang tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yang berbeda.Program SIGAB dengan jaringannya berusaha menciptakan kehidupan yang menempatkan semua manusia dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan.

Sebagai organisasi yang konsisten melawan segala bentuk diskriminasi, SIGAB menolak penggunaan istilah penyandang cacat karena dalam budaya bangsa Indonesia sebutan itu sangat merendahkan derajat manusia dan anti kesetaraan. SIGAB memilih untuk menggunakan kata “difabel” yang dirasa lebih adil dan mengangkat derajat manusia.

Keterampilan dan pengetahuan serta tim inklusif yang kami miliki adalah sumber yang tepat untuk memberikan training sensitifitas Difabel, baik bagi pemerintah, sektor privat, maupun organisasi-organisasi yang tertarik bekerja pada isu Difabel.

               Bagi SIGAB, makna difabbel atau difabilitas adalah ketidakmampuan yang lahir dari bentuk kegagalan lingkungan, pemerintah, masyarakat, maupun tatanan serta sistem sosial yang ada dalam merespon fakta difabilitas. Misalnya, seorang yang tak mempunyai kedua kaki seperti pengguna kursi roda, hanya mampu bermobilitas dengan menggunakan kursi roda nya pada lingkungan yang tak berundak.

Hal ini berbeda dengan orang kebanyakan yang bermobilitas dengan cara berjalan kaki. Ini adalah fakta difabilitas yang tak diperhatikan oleh pengampu kebijakan sehingga difabel dengan kursi roda, kruk, protesa dihambat laju partisipasinya di ruang-ruang publik yang berundak, berlantai tanah dan rumput, bertangga-tangga serta sarana-sarana mobilitas lainnnya yang mengabaikan kebutuhan difabel kinetik. Pada akhirnya, lingkunganlah yang membuat seseorang benar-benar menjadi orang tak mampu.

Penggunaan istilah difabel mempunyai makna filosofis bahwa:

• Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kemampuan; yang ada hanya mampu dengan cara dan tingkatan yang berbeda
• Setiap manusia yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental bukan berarti tidak mempunyai kemampuan.
• Setiap manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan sempurna dengan standar kesempurnaannya masing-masing
• Dengan kesempurnaannya tersebut setiap manusia berhak mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai kesejahteraan

1. Visi “Terwujudnya masyarakat inklusi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum Difabel untuk hidup setara dan berkeadilan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta teknologi dan pelayanan publik.”
2. Misi Sebagai sasana utama gerakan komunitas Difabel yang bermartabat, progresif dan kreatif untuk terwujudnya revolusi menuju masyarakat inklusif di Indonesia, melalui:
   •  penelitian dan pemutakhiran data dan informasi Difabilitas;
   •  kampanye dan pendidikan publiK;
   • advokasi kebijakan; serta
   • aksi kolektif yang masif.
3. Nilai-nilai yang dianut organisasi

• Keadilan - SIGAB memandang Difabel sebagai pihak yang selalu dikorbankan secara struktural maupun kultural. Untuk itu, dalam rangka menjunjung keadilan dan kesetaraan, SIGAB akan sepenuhnya berpihak pada kepentingan Difabel.
• Inklusi - Kesetaraan bagi Difabel tak akan terwujud tanpa adanya inklusivitas baik pada tataran teori maupun praktik. Untuk itu, penegakan prinsip inklusivitas telah mulai DILAKSANAKAN SIGAB dalam kerangka internal organisasi. Sejak awal pendiriannya hingga saat ini, prinsip inklusivitas telah terbangun dengan perimbangan jumlah staf serta pengurus Difabel dan non-Difabel.Begitu pula dalam implementasi maupun pendekatan program serta strategi yang dilakukan, SIGAB selalu mengedepankan pembauran Antara Difabel dan non-Difabel.
• Progresif - Sebagai sebuah lembaga advokasi dengan kelompok dampingan yang selama ini ter-alienasi berganda, dibutukan progresivitas dalam membangun gerakan advokasi untuk perubahan.
• Difabel leadership - Keberpihakan SIGAB terhadap Difabel tak akan pernah cukup tanpa figur kepemimpinan Difabel. Ketrlibatan Difabel bukan hanya sebagai pemanfaat program-program SIGAB, namun sebagai pemimpin perubahan untuk kelompok Difabel diyakini oleh SIGAB sebagai kekuatan terbesar untuk memimpin pergerakan perubahan tersebut.
• Profesional  - Apakah organisasi masyarakat sipil Difabel dapat menjadi profesional? Inilah pertanyaan merendahkan yang akan dijawab oleh SIGAB melalui kerja nyata. Organisasi Difabel dengan pemimpin Difabel ini akan mampu membuktikan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

• Legislasi nasional sebagai instrumen implementasi CRPD   

      Inisiatif penyusunan RUU Disabilitas telah dimulai. Namun demikian, belajar dari pengalaman Undang-Undang No.4 tahun 1997 yang tak implementatif dan tidak komprehensif, penting untuk memastikan penguatan sisi substansi serta pelibatan Difabel dan perspektif lokal Difabel.

• Akses terhadap hukum bagi Difabel

• Akses terhadap pendidikan , kesehatan serta layanan publik

      Di tingkat lokal, layanan publik serta akses terhadap pendidikan dan jaminan kesehatan masih menjadi masalah besar yang belum terjawab baik pada ranah kebijakan dan program serta layanan.

• Penguatan kapasitas internal SIGAB serta jaringannya

SIGAB meyakini bahwa sebuah tatanan masyarakat yang inklusif akan terwujud jika didukung oleh adanya kesadaran dan penerimaan kolektif masyarakat, kebijakan yang berpihak serta implementasinya, serta komunitas Difabel yang berdaya dan mampu berkontribusi penuh terhadap pembangunan dan pengembangan masyarakat. Untuk itu, dengan menitikberatkan pada isu-isu pertimbangan di atas, di bawah ini merupakan beberapa strategi SIGAB untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

• Untuk aktivis LSM dan organisasi-organisasi difabel di Yogyakarta (kerja sama dengan Yayasan TIFA) yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum 2004, terdiri dari tiga kegiatan utama:
• Civic Education berupa pelatihan yang diikuti oleh 30 orang difabel maupun bukan difabel dari lima kabupaten/kota di Propinsi DIY dan bertujuan untuk mempersiapkan Pemantau Pemilu 2004.
• Kampanye di media massa dimaksudkan untuk menyebarluaskan hak-hak politik warga difabel kepada masyarakat terutama partai politik, calon anggota DPD, dan calon presiden/wakil presiden. Dengan adanya komunikasi ini, diharapkan apabila kelak mereka memegang kendali pemerintahan, sanggup memperjuangkan kebijakan publik yang berperspektif difabel.Media yang digunakan berupa media cetak maupun elektronik.
• Pemantauan Pemilu yang difokuskan pada berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak politik difabel.Pemantauan dilaksanakan di 29 TPS di 21 kecamatan di seluruh DIY.Kelompok pemantau yang menamakan diri “Kelompok Difabel Pemantau Pemilu (KEDIPP) 2004 DIY” ini memantau pendataan pemilih, kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara.Kegiatan ini dilakukan untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wapres.

5. Advokasi kasus  difabel netra yang ditolak mengikuti tes CPNS

• Kerja sama Front Nasional Anti Diskriminasi (FNAD) untuk membela hak difabel dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004. Dalam melakukan advokasi terhadap kasus ini SIGAB menggelar serangkaian kegiatan berupa:
• Aksi demonstrasi dan dialog di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman.
• Pengiriman surat aduan kepada Menkokesra, Presiden, DPR/MPR, Mendiknas, dan pejabat daerah terkait.
• Investigasi kasus bersama dengan para aktivis pers mahasiswa di Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang kebetulan sedang mengadakan Workshop Jurnalisme Advokasi di Yogyakarta.
• Kampanye melalui talkshow di Radio Unisi FM.
• Hasil dari kegiatan ini adalah adanya surat dari Sekretaris Menkokesra yang menjanjikan bahwa pada masa selanjutnya difabel akan mendapat kesempatan yang sama dalam mendaftarkan sebagai CPNS dan mendapatkan aksesibilitas yang memadai.

• Melalui dukungan Core Funding oleh Asia Foundation, ada dua jenis kegiatan advokasi yang selama ini sedang dan akan terus dikembangkan. Pertama adalah advokasi dalam rangka membangun awareness dan mainstreaming difabilitas. SIGAB meyakini bahwa salah satu tahapan untuk tercapainya kesetaraan hak difabel adalah ketika difabilitas telah menjadi mainstream dalam berbagai lapis pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, penting untuk memfasilitasi forum-forum dimana isu terkini terkait difabilitas semakin banyak diperbincangkan oleh difabel sebagai subyek hak, maupun pihak terkait lainnya. Salah satu yang akan SIGAB laksanakan adalah diskusi rutin komunitas yang akan diselenggarakan sebulan sekali dengan mengangkat tema-tema publik yang menjadi kepentingan difabel. Selain itu, SIGAB juga akan menyelenggarakan radio online sebagai wadah berbagi informasi yang lebih luas.
• Kedua adalah advokasi yang bersifat responsif, contoh advokasi kasus diskriminasi, pembelaan hukum, review dan kritisi kebijakan dan lain sebagainya.Dalam hal ini, ada beberapa isu yang saat ini menjadi perhatian SIGAB untuk segera direspon, yaitu isu akses terhadap keadilan dan hukum bagi difabel, kebijakan terkait difabel di DIY (PERDA difabel, PERGUB dan implementasinya), akses terhadap jaminan kesehatan masyarakat bagi difabel, serta advokasi undang-undang difabel sebagai turunan ratifikasi konvensi hak difabel. Melalui kerangka program advokasi ini pula, SIGAB telah turut mendukung inisiatif drafting serta konsultasi RUU Disabilitas melalui workshop konsultasi RUU Disabilitas se-Jawa yang diselenggarakan pada 20 —21 April 2014 dengan melibatkan organisasi-organisasi Difabel se-Jawa.

A. Dewan Pertimbangan

1. Agus Surya Kawaca

2. Muhamad Imam Aziz

3. Sutomo

4. Ro'fah Makin

5. Joni Yulianto

B. Pengurus Harian & Staf

Direktur Eksekutif : Suharto 

Wakil Direktur : Haris Munandar

Manajer administrasi dan keuangan : Nur Widya Hening Handayani

Koordinator Advokasi dan Jaringan : Purwanti

Koordinator Penelitian : Presti Murni Setiati 

Koordinator Desa Inklusi & Pendidikan Politik : Rohmanu Solikin

Koordinator Media : M. Ismail Koordinator

Koordinator Teknologi Informasi : Ananto Sulistyo

Staf Peneliti : Ishak Salim

Asisten Keuangan : Muhammad Syamsudin & Wantiyah

Asisten Administrasi : Hestia