Aktivitas
Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SIGAB selama ini antara lain:
- Sunday morning gathering yang merupakan kegiatan bersama warga difabel dan masyarakat yang dilakukan pada hari Minggu pagi (pukul 06.00 – 10.00) untuk menunjukkan eksistensi dan potensi warga difabel, serta untuk kampanye dan audit aksesibilitas ruang publik.
- Diskusi bulanan untuk meningkatkan kemampuan pengurus baik, dari segi manajerial maupun pengetahuan. Pelaksanaan diskusi ini sebulan sekali di kantor SIGAB dengan partisipan Pengurus Harian dan anggota SIGAB; juga tidak jarang dihadiri oleh warga difabel di luar anggota SIGAB. Isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perspektif difabel, hak asasi manusia, kebijakan publik yang bersentuhan dengan difabel, kekerasan terhadap difabel, dan sebagainya.
- Program civic education untuk aktivis LSM dan organisasi-organisasi difabel di Yogyakarta (kerja sama dengan Yayasan TIFA) yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum 2004, terdiri dari tiga kegiatan utama:
- Advokasi menolak syarat sehat jasmani dan rohani dalam Pemilu Presiden 2004 (kerja sama dengan Front Nasional Anti Diskriminasi) dengan aksi massa di KPU DIY dan KPU Pusat serta doa bersama Forum Persaudaraan Umat Beriman di DPRD DIY. Perjuangan ini terganjal oleh sikap politik para politisi yang suka menjegal lawan dan diskriminatif.
- Advokasi kasus difabel tunanetra yang ditolak mengikuti test CPNS (kerja sama Front Nasional Anti Diskriminasi) untuk membela hak difabel dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004. Dalam melakukan advokasi terhadap kasus ini SIGAB menggelar serangkaian kegiatan berupa:
- Pendidikan publik untuk memperingati Hari Difabel Internasional yang diadakan setiap tahun sejak 2004. Kegiatan antara lain berupa aksi massa, lomba kreativitas anak difabel, pentas seni, gerak jalan inklusif dengan pejabat publik, diskusi, dan seminar. Ke depan kegiatan akan difokuskan pada perencanaan program bersama pemerintah dan DPR untuk setahun berikutnya dan evaluasi program setahun sebelumnya.
- Training jurnalistik bagi difabel se-Indonesia yang diikuti oleh tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa dari berbagai kota di Indonesia. Selain diharapkan menjadi penulis-penulis yang mandiri, para peserta juga akan diarahkan menjadi jurnalis untuk media newsletter ataupun majalah SOLIDER yang diterbitkan oleh SIGAB. Training ini telah dilakukan dua kali yaitu: (1) Training jurnalistik tingkat dasar kerja sama dengan VSO Indonesia pada 25 – 30 Mei 2005 dan Training jurnalistik tingkat lanjut kerja sama dengan ABILIS Foundation pada 17 – 21 Februari 2007.
- Penerbitan majalah dwi-bulanan SOLIDER untuk pendidikan publik terkait dengan isu difabilitas dan promosi hak-hak difabel serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa difabel pun bisa menjadi jurnalis profesional. Pada tahun 2005-2006 penerbitannya didanai oleh VSO Indonesia, sedangkan tahun 2007 didanai oleh ABILIS Foundation.
- Pemantauan pemilihan kepala daerah (kerja sama dengan Partnership dan Koalisi Jogja Untuk Pilkada Damai dan Demokratis, 2005) di kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul yang melibatkan 90 orang pemantau long term dan 350 relawan pemantau short term. Selain pemantauan Pilkada juga ada program penjaringan aspirasi masyarakat dan kontrak politik dengan para calon kepala daerah serta sosialisasi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
- Pendampingan proses pembelajaran anak difabel di sekolah reguler (kerja sama dengan HERMUS Fond, 2004-2006) di 3 sekolah dasar yakni SDN Kaligatuk Piyungan, SDN Dlingo I, dan SDN Sendangsari Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dengan tujuan agar anak difabel memiliki akses pendidikan di tempat yang sama dengan anak-anak sebaya mereka. Hasilnya adalah adalah tumbuhnya positive image terhadap difabel di kalangan guru dan orangtua murid sehingga mereka mampu memberikan perlakuan yang konstruktif serta agar anak difabel dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik di sekolah umum bersama teman-teman sebaya mereka.
- Advokasi menolak diskriminasi dalam persyaratan Ujian Masuk UGM (kerja sama dengan Front Nasional Anti Diskriminasi) tahun 2007. Kegiatannya antara lain
(1) aksi protes ke UGM;
(2) aksi protes di perempatan kantor POS Besar Yogyakarta;
(3) pengiriman surat aduan ke Komnas HAM, Presiden, Mendiknas, dll; dan
(4) talkshow di radio dan TV lokal. Hasilnya UGM mencabut persyaratan “tidak mempunyai cacat tubuh dan ketunaan lain yang dapat mengganggu proses belajar mengajar pada program studi pilihannya”. - Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kekuatan Tawar Difabel dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo, Provinsi DIY. Bekerja sama dengan Yayasan TIFA yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum 2009, dengan kegiatan antara lain:
(1) Workshop Penyusunan Kurikulum dan Modul;
(2) Pendidikan Politik;
(3) Loby dengan Parpol dan Caleg;
(4) Deklarasi Politik Bela Bangsa;
(5) Dialog Publik Jelang Pemilu Legislatif;
(6) Workshop Penyusunan Strategi Advokasi Lanjut;
(7) Loby dengan DPRD Terpilih;
(8) Konsultasi Publik;
(9) Talkshow Radio;
(10) Talkshow TV Lokal;
(11) Workshop Evaluasi - Indonesian KIDS Whellchair, Training and Empowerment Project. Kolaborasi kegiatan bersama UCPWFH Indonesia tahun 2010-201. Dengan kegiatan antara lain:
(1) Membuat booklet dan audio book/CD kampanye CRPD yang ramah bagi anak.
(2) Menyusun Modul dan kurikulum Prespektif difabel bagi pejabat publik dan tokoh masyarakat.
(3) Melakukan Pelatihan Perspektif Difabel bagi pejabat publik dan tokoh masyarakat di Provinsi DIY dan 5 kabupaten/kota di provinsi DIY.
(4) Talkskhow TV dan radio untuk melakukan kampanye CRPD - Disability Legal Information Website. Bekerjasama dengan AIPJ 2012-sekarang. Dengan kegiatan antara lain:
(1) Penyiapan infrastruktur & rencana design.
(2) Training Cyber Journalism;
(3) Diskusi komunitas tentang disabilitas dan kebijakan;
(4) Lomba menulis tentang disabilitas dan kebijakan
a. Civic education berupa pelatihan yang diikuti oleh 30 orang difabel maupun bukan difabel dari lima kabupaten/kota di Propinsi DIY dan bertujuan untuk mempersiapkan Pemantau Pemilu 2004.
b. Kampanye di media masa dimaksudkan untuk mendiseminasikan hak-hak politik warga difabel kepada masyarakat terutama partai politik, calon anggota DPD, dan calon presiden/wakil presiden. Dengan adanya komunikasi ini, diharapkan apabila kelak mereka memegang kendali pemerintahan, sanggup memperjuangkan kebijakan publik yang berperspektif difabel. Media yang digunakan berupa media cetak maupun elektronik.
c. Pemantauan pemilu yang difokuskan pada berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak politik difabel. Pemantauan dilaksanakan di 29 TPS di 21 kecamatan di seluruh DIY. Kelompok pemantau yang menamakan diri “Kelompok Difabel Pemantau Pemilu (KEDIPP) 2004 DIY” ini memantau pendataan pemilih, kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Kegiatan ini dilakukan untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wapres.
a. Aksi demonstrasi dan dialog di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman.
b. Pengiriman surat aduan kepada Menkokesra, Presiden, DPR/MPR, Mendiknas, dan pejabat daerah terkait.
c. Investigasi kasus bersama dengan para aktivis pers mahasiswa di Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang kebetulan sedang mengadakan Workshop Jurnalisme Advokasi di Yogyakarta.
d. Kampanye melalui talkshow di Radio Unisi FM.
e. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya surat dari Sekretaris Menkokesra yang menjanjikan bahwa pada masa selanjutnya difabel akan mendapat kesempatan yang sama dalam mendaftarkan sebagai CPNS dan mendapatkan aksesibilitas yang memadai.